kubar24jam.com – BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Mulawarman menggelar diskusi terkait Gratispol. Program yang dijalankan Pemprov Kaltim ini disebut tidak konsisten soal informasi yang beredar.
Diskusi yang digelar di Teras Samarinda pada Senin (30/6/2025) sore itu berjalan dinamis. Berbagai argumen muncul, salah satunya soal informasi yang kerap berubah-ubah yang dipublikasi ke masyarakat. Terutama mengenai bantuan pendidikan untuk perguruan tinggi. Mulai dari perguruan tinggi yang terlibat, sasaran penerima hingga penerapan pembiayaan uang kuliah tunggal (UKT).
Ada sekitar enam pembicara dihadirkan dalam diskusi tersebut. Sebagai representasi Pemprov Kaltim hadir perwakilan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan dan Tim Transisi Gubernur Kaltim sekaligus sebagai penyusun program Gratispol.
Penyusun Program Gratispol, Rusmadi, menjelaskan persoalan konsistensi data bukan karena pihaknya menyiapkan program ini tanpa memiliki data. Melainkan bentuk dinamisasi penyiapan program Gratispol itu sendiri. “Saya pastikan kami menyiapkan ini berbasis data,” ujar Rusmadi, sesaat usai acara diskusi.
Data yang disiapkan awalnya diambil dari pedataan secara nasional. Mulai dari jumlah penerima, kelompok sasaran hingga unit-unit program disiapkan. Tetapi ternyata, angkanya mesti disesuaikan lagi dengan data milik Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sehingga selalu ada pembaharuan data, termasuk juga dengan teknis pelaksanaannya. “Tapi itu biasa saja dan bentuknya terus berproses,” sebutnya.
Untuk memastikan mekanisme final Program Gratispol, Rusmadi menyebut kuncinya ketika Peraturan Gubernur, RPJMD serta APBD telah ditetapkan. Bahkan langkah mitigasi terhadap kendala yang mungkin terjadi juga sudah diatur nantinya. “Kami kunci di situ dan sejauh ini masih disiapkan,” tuturnya.
Selain itu, ia juga meminta masyarakat bisa mencari informasi melalui situs resmi Pemprov Kaltim. Baik itu yang disiapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), Biro Administrasi Pimpinan dan juga OPD terkait. Informasi dinilainya penting dan masyarakat harus jeli untuk memastikan itu melalui saluran resmi. “Saya harap pemprov juga bisa mengoptimalkan perangkat yang tersedia,” tandasnya. (bct)
