Jakarta, 11 Desember 2025 – Di tengah dinamika demokrasi Indonesia yang terus berubah, Jarum Demokrasi menggelar diskusi nasional dalam rangka peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) se dunia dengan tema “Menyoal Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Janji Politik”. Kegiatan yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting dan ini menghadirkan peserta dari kalangan organisasi masyarakat sipil, NGO, mahasiswa, akademisi, hingga pegiat demokrasi dari berbagai daerah.
Diskusi ini berangkat dari keprihatinan atas menguatnya indikasi penyempitan ruang kebebasan sipil, meningkatnya kriminalisasi aktivis, serta kecenderungan pendekatan keamanan yang semakin dominan sejak memasuki masa awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di saat yang sama, pemerintah mengusung visi besar melalui Asta Cita, yang dijanjikan sebagai arah baru pembangunan nasional namun juga memunculkan pertanyaan mengenai komitmen pemenuhan HAM.
Pendiri Jarum Demokrasi dalam sambutan pembukaan menyatakan bahwa forum ini penting untuk “menghadirkan ruang kritis bagi publik dalam membaca ulang kesesuaian antara janji politik, agenda Asta Cita, dan realitas pemenuhan HAM di lapangan”.
Komisioner Komnas HAM RI Saurlin Siagian, hadir sebagai narasumber utama menegaskan bahwa laporan pemantauan 2024–2025 menunjukkan adanya tren pembatasan hak berekspresi, kekerasan dalam penanganan aksi massa, hingga persoalan agraria yang semakin kompleks. Komnas HAM menilai penguatan orientasi keamanan nasional berpotensi menggeser prinsip perlindungan HAM jika tidak dikawal dengan baik.
“Pemerintah harus memastikan bahwa pembangunan tidak berjalan dengan mengorbankan hak-hak dasar warga negara,” tegas Komisioner Komnas HAM sambil menyoroti risiko pelik di sektor kebebasan sipil, konflik agraria, hingga profesionalisme aparat keamanan.
Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menyoroti bagaimana janji politik terkait perlindungan HAM harus dibaca sebagai komitmen nyata, bukan sekadar retorika kampanye. JPPR menekankan pentingnya partisipasi publik dan literasi politik warga untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
“Ruang sipil harus tetap terbuka. Tanpa itu, pendidikan politik dan partisipasi publik akan melemah,” ujar Kornas JPPR yang juga menyinggung potensi polarisasi dan disinformasi yang dapat mengancam hak warga dalam mengakses informasi yang benar.
Sementara itu, Presidium KIPP menegaskan pentingnya keberadaan lembaga pemantau independen untuk memastikan akuntabilitas pemerintah.
“KIPP melihat adanya tantangan serius bagi pemantau independen ketika stabilitas dijadikan alasan untuk membatasi kontrol publik,” ungkap Presidium KIPP. Ia menekankan bahwa kolaborasi antara pemantau, masyarakat sipil, dan publik luas harus terus diperkuat untuk menjaga demokrasi tetap sehat.
Diskusi yang berlangsung selama 2 jam itu ditutup dengan penyusunan rekomendasi bersama yang berfokus pada tiga hal:
1. Penguatan komitmen pemerintah terhadap pemenuhan HAM dalam agenda Asta Cita;
2. Perluasan ruang partisipasi publik dan perlindungan kebebasan sipil;
3. Kolaborasi lintas sektor untuk memastikan akuntabilitas pemerintahan.
Jarum Demokrasi menyatakan bahwa hasil dialog akan dirangkum dalam naskah refleksi HAM yang akan dipublikasikan sebagai bahan advokasi kepada pemerintah dan masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Jarum Demokrasi menegaskan komitmennya untuk terus membangun ruang dialog yang kritis dan inklusif. Di tengah tuntutan pembangunan nasional, menjaga keseimbangan antara stabilitas dan kebebasan sipil disebut sebagai tanggung jawab moral bersama.
“Kami percaya masa depan demokrasi Indonesia hanya dapat dijaga jika masyarakat sipil tetap bersuara, tetap kritis, dan tetap terlibat,” tutup moderator diskusi.
