kubar24jam.com – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim terus digodok DPRD dan Pemprov Kaltim. Dokumen ini tidak hanya membahas program unggulan seperti Gratispol dan Jospol, infrastruktur prioritas juga ditetapkan. Semuanya dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung pada Rabu, 9 Juli 2025 sore.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Yusliando, mengatakan RPJMD bentuk penjabaran visi-misi kepala daerah. Memang di dalam dokumen itu banyak membahas program unggulan, tetapi tidak bisa lepas dengan infrastruktur. “Jadi Gratispol itu bicara kegiatannya. Tetapi dalam kebijakannya tentu saja lebih daripada itu,” ujar Yusliando, sesaat usai RDP tersebut.
Ada dua poin penting dalam RPJMD Kaltim kali ini, peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan ekonomi. Pada sisi peningkatan ekonomi ini sektor infrastruktur jadi penopangnya. Termasuk pula tata kelola pemerintahan di dalamnya. “Tetap ada bahasan mengenai pembangunan fisik. Masa bangun pasar tidak siapkan jalannya? Jadi kami tetap siapkan pembangunan terpadu,” jelasnya.
Sejauh ini, untuk infrastruktur yang diprioritaskan dalam RPJMD ada pembangunan jalan Kutai Barat ke Mahakam Ulu. Kemudian penyediaan pelayanan air bersih di daerah yang minim sumber air baku, seperti Bontang dan Balikpapan. Serta menyelipkan pula program penanganan banjir. “Misalnya di Bontang sudah disokong SPAM Indominco, tinggal di Balikpapan lagi. Jadi di RPJMD kami tetap membahas semuanya,” tuturnya.
Yusliando memastikan, paparan strategi pembangunan ini berjalan bertahap. Bappeda juga memberi gambaran target tiap tahunnya. Semuanya dibuka dengan jelas kepada DPRD Kaltim untuk bisa disampaikan ke masyarakat. “Agar teman-teman Dewan bisa memahami dan mudah menjelaskan kepada konstituen mereka. Kami sudah mulai ini sejak pekan lalu,” bebernya.
Selanjutnya, dokumen ini diupayakan bisa segera dirampungkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Sebagai payung hukum dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Sekaligus jadi landasan dalam menetapkan APBD Kaltim tiap tahunnya. “Sebelum akhir Juli ini ditarget sudah ada persetujuan bersama. Dan Agustus sudah bisa jadi Perda,” tukasnya.
Terpisah, Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Kaltim, Syarifatul Saidah, mengatakan para wakil rakyat ingin tahu apa yang dikerjakan pemerintah selama lima tahun ke depan. Sehingga meskipun pembahasan banyak mengarah pada program Gratispol dan Jospol, tapi pihaknya tetap meminta paparan langkah lain yang akan diambil pemerintah.
“Kami juga ingin tahu seberapa jauh juga proyeksi pendapatan daerah nantinya,” ujar Syarifatul.
Salah satu yang jadi sorotan adalah rencana hilirisasi sumber daya alam dan potensi lain terkait pendapatan daerah. Optimalisasi perusahaan daerah juga perlu jadi catatan pihak legislatif. “Jadi juga mendorong adanya hilirisasi dan peningkatan pendapatan kas daerah,” katanya.
Memang pada pertemun kali ini tidak semua persoalan terbahas. Tapi politikus Golkar ini memastikan pada rapat berikutnya pasti akan diulas. “Jadi kami akan terus mengawal ini dan memastikan capainnya bisa terealisasi,” pungkasnya. (bct)
